Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus

 
Hak Anak

A. Pengertian Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi, hak kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak .

1. Non diskriminasi, yaitu setiap anak mempunyai hak yang sama di mata hukum. Mereka hidup di Indonesia dengan segala hak yang mereka miliki. Dengan tidak membedakan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. 

2. Hak kelangsungan hidup , yaitu suatu hak dimana setiap orang berhak untuk hidup, tak hanya manusia atau anak yang normal namun juga anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya.

3. Perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, Indonesia merupakan Negara demokrasi, di mana penyampaian pendapat merupakan hal yang sangat biasa. Begitu pula dengan anak-anak, mereka menyampaikan segala pemikiran dan pendapat mereka. Tidak mengenal kecuali, meskipun ia seorang anak penyandang cacat namun kesempatan untuk menyampaikan pendapat tidak pernah dibatasi.

B. Dasar Hukum Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusia dengannya. Sebagai warga negara, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya salah satunya yaitu hak memperoleh Pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang sebagai berikut.

1. Dasar hukum hak memperoleh Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tertuang dalam :

     a.Undang-undang pasal 54 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau  mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dlam kehidupan masyarakat dan bernegara.”
    b.Kemudian lewat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berbunyi :
“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social berhak memperoleh Pendidikan khusus.”
    c. Pada Pasal 32 UU Sisdiknas menjelaskan, “Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istmewa.” Adapun maksud dari Pendidikan khusus itu seperti Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar BIasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
    d.Selain menyediakan Pendidikan khusus berupa sekolah-sekolah khusus, adapula sekolah regular yang menerima anak berkebutuhan khusus yaitu sekolah inklusif (sekolah terpadu) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 

2. Selain hak dalam Pendidikan, adapun hak perlindungan hukum yang tertuang dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Negara dan pemerintah bekewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

3. Selanjutnya sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa, “setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, setiap anak berkebutuhan khusus  memiliki hak perlindungan yang dijamin oleh undang-undang.

C. Hak-Hak yang Dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus

        Semua hak anak di Indonesia itu sama, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Mereka masing-masing diberi fasilitas yang serupa untuk menunjang hidup ataupun pendidikannya. Misalnya, pada anak normal yang diberikan panduan untuk belajar, anak penyandang tuna netra juga diberi buku yang sama meskipun dengan bentuk yang berbeda. Buku yang digunakan untuk penyandang tuna netra tersendiri supaya dapat dibaca oleh penyandang tuna netra, buku tersebut berisi huruf braile. Hurufnya timbul seperti titik-titik yang membentuk huruf. Bukan hanya di bidang pendidikan, anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak di bidang kesehatan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

1. Hak di Bidang Kesehatan

Semua orang berhak hidup sehat, begitu pula anak berkebutuhan khusus, mereka berhak mendapat pengobatan untuk kesembuhan mereka. Dewasa ini juga sudah di terapkan BPJS untuk membantu pengobatan masyarakat baik orang normal maupun cacat fisik/mental.

2. Hak di Bidang Politik

Anak penyandang cacat juga berhak berpartisipasi dalam dunia politik, misalnya ikut serta dalam pemilu. Meskipun dibantu, tapi hal itu menunjukan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak ikut serta dalam dunia politik.

3. Hak di Bidang Sosial

Anak normal yang sering berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya tentu saja sangat mudah di terima, namun tak sama dengan anak berkebutuhan khusus, terkadang dilingkungan sosialnya ia susah berkomunikasi karena memang sulit berkomunikasi atau karena dikucilkan dari lingkungan. Dalam hidup bersosial juga menjadi hak anak berkebutuhan khusus, tidak ada yang berhak melarang anak berkebutuhan khusus untuk tidak hidup bersosial dengan lingkungan sekitarnya.

4. Hak di Bidang Ekonomi

Penyandang cacat bukan berarti tidak bisa apa-apa di bidang ekonomi, tidak sedikit penyandang cacat yang mampu bekerja dan menghasilkan uang. Bahkan banyak pula anak berkebutuhan khusus yang berprestasi sehingga bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. 

5. Hak mendapat perlindungan

Setiap anak berkebutuhan khusus dijamin dalam undang-undang akan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan tindak kejahatan lainnya yang mengancam anak tersebut.

D. Hak yang Dimiliki Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Hak Penyandang Disabilitas disebutkan sebagai berikut:

1. Hidup

Hak untuk hidup penyandang disabilitas meliputi hak
a. Atas penghormatan integritas
b. Tidak dirampas nyawanya
c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya
d. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan
e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi
f. Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan mertabat manusia.

2. Bebas dari stigma

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negative terkait kondisi disabilitasnya.

3. Privasi

Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.
b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
c. Penghormatan rumah dan keluarga
d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga
e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi Kesehatan.

4. Keadilan dan perlindungan hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi:
a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
b. Diakui sebagai subjek hukum
c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perabnkan dan nonperbankan
f. Memperoleh penyediaan aksebilitas dalam pelayanan Peradilan
g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik
h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan
i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya

5. Pendidikan

Hak Pendidikan untuk penyandang disabilitas memiliki hak:
a. Mendapatkan Pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan secara inklusif dan khusus
b. Mempunyai kesamaan dan kesempatam untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan
c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelanggara Pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan
d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik

6. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi
b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama
c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas
e.  Mendapatkan program kembali bekerja
f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat
g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya
h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7. Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
a. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan Kesehatan
b. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
c. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
d. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
e. Memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya
f. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah
g. Memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis
h. Memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

8. Politik

Hak politik untuk peyandang disabilitas meliputi hak:
a. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik
b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. Berperan serta aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya
g. Memperoleh aksebilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain
h. Memperoleh Pendidikan politik

9. Keagamaan
Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan
c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya
d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
e. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

10. Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Melakukan kegiatan keolahragaan;
b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. Menjadi pelaku keolahragaan;
h. Mengembangkan industri keolahragaan; dan
i. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

11. Kebudayaan dan pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya
b. Memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
c. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

12. Kesejahteraan sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

13. Aksebilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

14. Pelayanan publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi
b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

15. Perlindungan dari bencana

Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana
b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana
c. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana
d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses
e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

16. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti
c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

17. Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
b. Mendapatkan dokumen kependudukan
c. Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

18. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses
b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat
c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri
d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat
f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

19. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat
b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses
c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi

20. Berpindah tempat dan berkewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
a. Berpindah, mempertahankan atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut
b. Mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
Setiap anak berkebutuhan khusus berhak menerima hak-hak yang sudah tertuang dalam Undang-Undang, yakni hak mendapatkan Pendidikan yang layak, hak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang setara, hak mendapatkan perlakuan sosial yang sama seperti orang lain pada umumnya, hak mendapat perlindungan hukum dan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan tindak kejahatan lainnya.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url